Maksimalkan PAD, DPRD Kalsel Dorong Penggunaan Meteran di PAP

WAWANCARA: Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel Imam Suprastowo - Foto Dok

BORNEOTREND.COM- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel Imam Suprastowo mendorong penggunaan meteran bagi pelaku usaha yang memanfaatkan air permukaan untuk kegiatan usahanya.


Hal ini menurutnya penting, untuk bisa memastikan secara konkrit berapa besar penggunaan air permukaan yang dipakai oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya.


“Dengan bisa memastikan berapa besar penggunaannya, maka tentu juga mudah bagi pemerintah daerah melalui Badan Keuangan Daerah atau Bakeuda Kalsel untuk dapat menarik Pajak Air Permukaan atau PAP,” tegas Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Selasa (20/4/2021).


Baginya PAP sendiri sangatlah potensial dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalsel, khususnya ditengah kondisi Pandemi Covid-19 seperti sekarang.


“Namun selama ini PAP terkesan dikesampingkan, padahal potensinya sangat besar jika digarap dengan serius. Karena itulah DPRD Kalsel bersama instansi terkait saat ini gencar mendorong PAP ini agar dapat dimaksimalkan,” tambahnya.


Sebelumnya, sesuai arahan DPRD Provinsi Kalsel, Bakeuda Kalsel berkomitmen mendorong peningkatan PAD ditengah Pandemi Covid-19, khususnya untuk PAP.


Terbaru Bakeuda Provinsi Kalsel melaksanakan kegiatan rapat Rekonsiliasi Triwulan I Tahun Anggaran 2021 terhadap potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) aktif dan tidak aktif pada seluruh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalsel, Jumat (9/4/2021) lalu di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Tala).


“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka pemutahiran potensi data, baik PKB maupun PAP,” ungkap Kepala Bakeuda Provinsi Kalsel Agus Dyan Nur disela kegiatan.


Baginya validasi dan updatting data base potensi pendapatan sendiri merupakan langkah awal yang penting dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka memaksimalkan pelayanan dan optimalnya penerimaan pajak.


“Tentunya sukses tidaknya validasi dan updatting data base ini juga sangat terkait dengan sistem database yang terintegrasi secara komprehensif lintas mitra kerja, pemangku kepentingan dan stakeholder" imbuhnya.


Penulis: Fathur


Lebih baru Lebih lama